Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi saat rapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Percepatan Eliminasi Tuberculosis di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Foto: Kresno/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyampaikan keprihatinannya terhadap masih tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Indonesia dan kegagalan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dalam upaya eliminasi penyakit tersebut.

"Hari ini kita awal membahas kaitannya eliminasi TBC kita tahu semua bahwa ini bukan penyakit baru tapi saya merasa angka kasusnya masih seolah-olah tak tersentuh," ujar Nurhadi dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Percepatan Eliminasi Tuberculosis di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025). 

Ia mencatat bahwa pada tahun lalu Indonesia mencatat 387 kasus per 100.000 penduduk, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus TBC tertinggi kedua di dunia. Lebih lanjut, ia menilai persoalan masih maraknya penyakit TBC di Indonesia ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi menyangkut perencanaan dan tata kelola program yang belum optimal. "Saya kira ini tidak sekedar permasalahan teknis saja tapi kaitannya dengan perencanaan ataupun juga tata kelola yang perlu diperbaiki," ucapnya.

Lanjutnya, Ia mengkritisi fragmentasi pelaksanaan program antara berbagai lini pemerintahan dan sektor. "Dan yang juga perlu kita cermati anggarannya sudah sangat besar tapi pelaksanaannya saya masih merasa seperti terfragmentasi antara pusat dan daerah, antara faskes publik atau swasta dan antara kesehatan dan infrastruktur," katanya.

Ia pun mengusulkan agar Panja Eliminasi TBC DPR RI fokus pada tiga hal penting ke depan. "Nah saya kira panja ini akan lebih baik dan positif ke depan ini bisa fokus di beberapa hal, yang pertama evaluasi menyeluruh terhadap realisasi program eliminasi TBC mana yang berhasil dan mana yang hanya formalitas, yang kedua pemetaan sumber pembiayaan dan efektivitas penggunaan anggaran termasuk skema insentif untuk faskes dan peran Dana Desa ini perlu diperjelas dan yang terakhir arah strategis 2025-2029 yang konkret dan multi sektor bukan mengacu atau mengadopsi sekedar copy paste pada tahun-tahun sebelumnya," jelasnya.

Menutup pernyataannya, Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga menegaskan bahwa eliminasi TBC bukan sekadar isu medis, tetapi juga menyangkut keadilan sosial. "Kita tidak bisa terus berdamai dengan angka kematian ya harusnya bisa dicegah, saya yakin bukan hanya persoalan medis ini soal keadilan sosial dan hak rakyat Indonesia untuk hidup sehat dan sejahtera," pungkasnya. (gal/aha)